Penggunaan drone semakin banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dokumentasi acara, produksi video, promosi properti, fotografi udara, pemetaan, hingga kebutuhan industri. Di Yogyakarta, kebutuhan dokumentasi menggunakan drone juga terus berkembang seiring banyaknya kegiatan wisata, budaya, komersial, dan produksi kreatif.
Namun, menerbangkan drone tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat. Penggunaan ruang udara memiliki aturan yang perlu diperhatikan, terutama ketika penerbangan dilakukan untuk kebutuhan komersial, produksi, kegiatan yang melibatkan banyak orang, atau berada di lokasi yang memiliki aktivitas penerbangan dan fungsi khusus.
Karena itu, sebelum menerbangkan drone di Jogja, penting untuk memahami cara mengurus izin drone dan mengetahui apakah penerbangan yang direncanakan memerlukan persetujuan atau koordinasi tertentu.
Hal yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa tidak semua penerbangan drone memiliki kebutuhan administrasi yang persis sama. Persyaratan dapat bergantung pada lokasi, tujuan penerbangan, jenis operasi, karakteristik ruang udara, serta ketentuan yang berlaku pada saat penerbangan dilakukan.
Dengan kata lain, jangan menggunakan satu patokan jarak, angka, atau prosedur yang dianggap berlaku untuk semua lokasi. Pemeriksaan kondisi ruang udara dan koordinasi dengan pihak yang berwenang tetap menjadi bagian penting sebelum penerbangan.
Aturan Penerbangan Drone di Indonesia
Pengoperasian pesawat udara tanpa awak di Indonesia memiliki dasar regulasi dari Kementerian Perhubungan. Salah satu aturan yang menjadi rujukan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Pada JDIH Kementerian Perhubungan, peraturan tersebut tercatat berstatus berlaku.
Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. Peraturan tersebut juga tercatat berstatus berlaku pada JDIH Kementerian Perhubungan.
Kedua regulasi tersebut menjadi bagian dari kerangka aturan yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian drone di Indonesia.
Namun, membaca aturan drone tidak cukup hanya dengan mencari satu angka ketinggian atau satu batas jarak dari suatu lokasi. Kondisi ruang udara dapat berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Oleh karena itu, pengoperasi perlu memahami konteks penerbangan yang akan dilakukan.
Apakah Menerbangkan Drone di Jogja Harus Mengurus Izin?
Pertanyaan ini sering muncul dari orang yang baru pertama kali menggunakan drone untuk kebutuhan dokumentasi.
Jawabannya tidak bisa disederhanakan menjadi “semua penerbangan harus mengurus izin” atau sebaliknya “drone bebas diterbangkan selama berada di bawah batas tertentu”.
Kebutuhan persetujuan atau izin dapat bergantung pada kondisi penerbangan dan ruang udara yang digunakan. Penerbangan untuk kegiatan profesional, komersial, produksi, atau kegiatan tertentu perlu direncanakan dengan lebih serius, terutama jika dilakukan di lokasi yang memiliki aktivitas penerbangan, kawasan dengan fungsi khusus, atau lokasi yang dikelola oleh pihak tertentu.
Karena itu, sebelum menentukan apakah sebuah penerbangan membutuhkan izin, lakukan pemeriksaan terhadap lokasi dan jenis kegiatan terlebih dahulu.
Hal ini penting karena sebuah lokasi yang terlihat aman dari permukaan belum tentu dapat langsung digunakan untuk penerbangan drone. Begitu pula sebaliknya, keberadaan sebuah tempat sebagai kawasan wisata tidak otomatis berarti seluruh area tersebut dilarang untuk penerbangan drone.
Yang perlu dilakukan adalah melihat kondisi spesifik lokasi dan memastikan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengapa Lokasi Penerbangan Sangat Penting?
Lokasi menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan bagaimana penerbangan drone harus direncanakan.
Yogyakarta memiliki berbagai karakter kawasan. Ada area perkotaan, kawasan wisata, kawasan cagar budaya, fasilitas pemerintahan, kawasan militer, wilayah di sekitar bandar udara, serta lokasi yang digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat.
Masing-masing lokasi dapat memiliki kondisi dan kebutuhan koordinasi yang berbeda.
Karena itu, jangan menentukan izin hanya berdasarkan nama kota atau kabupaten. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan berdasarkan titik lokasi penerbangan yang sebenarnya.
Misalnya, kebutuhan dokumentasi di sebuah area terbuka tentu dapat memiliki kondisi berbeda dengan penerbangan di sekitar fasilitas penerbangan atau lokasi yang sedang digunakan untuk acara besar.
Semakin kompleks kondisi lokasi, semakin penting pula melakukan persiapan dan koordinasi sebelum drone diterbangkan.
Bagaimana Cara Mengurus Izin Drone di Jogja?
Secara umum, prosesnya dimulai dengan menentukan kebutuhan penerbangan secara jelas.
Tentukan lokasi, tujuan penggunaan drone, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, perangkat yang digunakan, serta siapa yang bertanggung jawab atas operasional drone.
Informasi tersebut penting karena pihak yang melakukan pemeriksaan atau memberikan persetujuan membutuhkan gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan.
Setelah itu, lakukan pemeriksaan terhadap kondisi ruang udara di lokasi. Jangan hanya mengandalkan aplikasi drone untuk menentukan apakah lokasi tersebut boleh digunakan. Aplikasi dapat menjadi alat bantu, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan legalitas penerbangan.
Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penerbangan memerlukan persetujuan atau koordinasi dengan pihak tertentu, proses selanjutnya dilakukan sesuai jalur yang berlaku untuk kegiatan dan lokasi tersebut.
Dokumen yang diperlukan juga dapat berbeda tergantung jenis operasi dan persyaratan pihak yang berwenang. Karena itu, sebaiknya siapkan data penerbangan secara lengkap agar proses konsultasi dan pengajuan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Informasi yang Sebaiknya Disiapkan
Sebelum menghubungi pihak terkait, siapkan informasi dasar mengenai rencana penerbangan.
Informasi tersebut dapat mencakup lokasi penerbangan, tujuan penggunaan drone, waktu pelaksanaan, jenis drone yang digunakan, identitas operator atau pihak yang bertanggung jawab, serta gambaran kegiatan yang akan dilakukan.
Untuk kebutuhan produksi profesional, informasi mengenai rencana pengambilan gambar juga dapat membantu. Misalnya, area pengambilan gambar, posisi lepas landas, arah penerbangan, serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi.
Tidak semua informasi tersebut otomatis menjadi persyaratan dalam setiap pengajuan. Namun, memiliki data yang lengkap akan membantu ketika pihak terkait membutuhkan penjelasan mengenai rencana operasional.
Yang paling penting adalah tidak mengarang atau memasukkan informasi yang belum dipastikan. Jika terdapat persyaratan khusus, ikuti dokumen dan format yang diminta oleh pihak berwenang pada saat pengajuan.
Jangan Menggunakan Patokan Radius untuk Menentukan Legalitas
Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika mencari informasi mengenai izin drone adalah menggunakan angka radius tertentu sebagai patokan universal.
Misalnya, seseorang menemukan informasi bahwa drone tidak boleh diterbangkan dalam jarak tertentu dari bandar udara atau objek tertentu, kemudian menggunakan angka tersebut untuk semua lokasi.
Pendekatan seperti ini kurang tepat.
Kondisi ruang udara tidak hanya ditentukan oleh jarak horizontal dari sebuah objek. Terdapat berbagai aspek lain yang dapat memengaruhi operasional penerbangan.
Karena itu, artikel atau sumber yang memberikan satu angka radius sebagai jaminan bahwa penerbangan “aman” atau “boleh” sebaiknya tidak langsung dijadikan dasar keputusan.
Untuk penerbangan profesional, lakukan pemeriksaan lokasi dan ikuti informasi resmi yang berlaku untuk lokasi tersebut.
Bagaimana dengan Area di Sekitar Bandara?
Area di sekitar bandar udara merupakan salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian lebih.
Bandar udara memiliki aktivitas penerbangan yang harus dipertimbangkan ketika drone akan dioperasikan di sekitarnya. Karena itu, keberadaan drone di ruang udara yang berhubungan dengan aktivitas penerbangan tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan perkiraan pengoperasi.
Jika lokasi pengambilan gambar berada di sekitar bandar udara atau kawasan yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan, lakukan verifikasi terlebih dahulu.
Jangan menganggap bahwa drone boleh diterbangkan hanya karena perangkat dapat menyala dan aplikasi tidak memberikan peringatan.
Sebaliknya, jangan pula menganggap bahwa seluruh wilayah yang secara geografis berada di sekitar sebuah bandar udara otomatis memiliki larangan yang sama.
Kondisi ruang udara harus diperiksa berdasarkan lokasi dan kegiatan yang sebenarnya.
Bagaimana dengan Keraton, Cagar Budaya, dan Tempat Wisata?
Yogyakarta memiliki banyak lokasi yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan pariwisata. Beberapa tempat juga dikelola oleh institusi atau pengelola kawasan tertentu.
Ketika ingin menggunakan drone untuk dokumentasi di tempat seperti ini, aspek ruang udara bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan.
Pengoperasi juga perlu memperhatikan aturan dari pengelola lokasi.
Sebagai contoh, sebuah tempat wisata atau kawasan cagar budaya dapat memiliki ketentuan internal mengenai penggunaan drone, fotografi, kegiatan produksi, atau akses ke area tertentu.
Karena itu, mendapatkan izin dari pengelola lokasi dapat menjadi bagian penting dari perencanaan produksi.
Persetujuan pengelola lokasi juga berbeda dengan persetujuan atau izin yang berkaitan dengan ruang udara. Keduanya tidak sebaiknya dianggap sebagai hal yang sama.
Bagaimana Jika Drone Digunakan untuk Konser atau Acara?
Penerbangan drone pada konser, festival, pernikahan, atau acara dengan banyak pengunjung membutuhkan perhatian tambahan.
Selain persoalan ruang udara, terdapat risiko keselamatan terhadap orang dan fasilitas di lokasi.
Drone tidak seharusnya diterbangkan hanya karena pihak penyelenggara sudah memberikan izin menggunakan area acara. Persetujuan dari pengelola venue tidak otomatis menggantikan persyaratan penerbangan yang mungkin berlaku.
Sebaliknya, persetujuan penerbangan juga tidak otomatis berarti pengoperasi bebas melakukan semua jenis pengambilan gambar di dalam venue.
Karena itu, koordinasi antara operator drone, penyelenggara acara, pengelola lokasi, dan pihak terkait perlu dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan.
Rencana penerbangan juga sebaiknya mempertimbangkan posisi penonton, panggung, kabel, struktur bangunan, kondisi cuaca, jalur keluar-masuk orang, serta kemungkinan keadaan darurat.
Apakah Drone Komersial Memiliki Persyaratan Berbeda?
Penggunaan drone untuk kepentingan komersial perlu direncanakan secara lebih serius karena kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan atau layanan profesional.
Namun, sebaiknya tidak menggunakan anggapan bahwa semua drone komersial memiliki satu daftar persyaratan yang sama.
Jenis perangkat, kegiatan, lokasi, dan karakter penerbangan dapat memengaruhi kebutuhan administrasi dan keselamatan.
Karena itu, sebelum menerima pekerjaan dokumentasi, operator profesional sebaiknya memeriksa terlebih dahulu kebutuhan legal dan operasional proyek tersebut.
Dengan cara ini, operator tidak hanya memikirkan kualitas gambar, tetapi juga memastikan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana dengan Registrasi Drone dan Kompetensi Operator?
Aspek administrasi drone tidak hanya berkaitan dengan izin penerbangan pada lokasi tertentu.
Terdapat pula ketentuan terkait sistem pesawat udara tanpa awak dan keselamatan operasional yang perlu diperhatikan. PM 63 Tahun 2021 secara khusus mengatur Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak melalui Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107.
Karena regulasi dapat memiliki cakupan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan jenis operasi, operator sebaiknya tidak menyamakan registrasi perangkat dengan izin untuk melakukan penerbangan di lokasi tertentu.
Keduanya merupakan aspek yang perlu diperiksa sesuai konteks kegiatan.
Bagi penyedia jasa drone, hal ini semakin penting karena tanggung jawab tidak berhenti pada kemampuan menerbangkan perangkat. Perencanaan keselamatan, kondisi lokasi, dokumentasi kegiatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan juga harus menjadi bagian dari pekerjaan.
Jangan Menganggap Aplikasi Drone sebagai Izin
Drone modern umumnya memiliki aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai lokasi, sinyal, navigasi, dan berbagai peringatan.
Fitur tersebut sangat membantu operator.
Namun, informasi dari aplikasi tidak boleh dianggap sebagai pengganti izin atau persetujuan resmi.
Jika aplikasi tidak memberikan peringatan, bukan berarti seluruh aspek legal penerbangan otomatis telah terpenuhi. Begitu pula jika aplikasi memberikan peringatan, operator perlu memahami penyebabnya dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Aplikasi adalah alat bantu teknis. Legalitas penerbangan tetap perlu diperiksa berdasarkan ketentuan dan kondisi lokasi yang sebenarnya.
Apa Risiko Jika Menerbangkan Drone Tanpa Memeriksa Aturan?
Mengabaikan aturan penerbangan dapat menimbulkan masalah, terutama apabila penerbangan dilakukan di lokasi yang memiliki aktivitas penerbangan, fungsi khusus, atau melibatkan banyak orang.
Risikonya bukan hanya berkaitan dengan perangkat drone yang dapat rusak. Penerbangan yang tidak direncanakan juga dapat mengganggu aktivitas di sekitar lokasi atau menimbulkan persoalan keselamatan.
Selain itu, apabila terjadi insiden, operator dapat menghadapi proses pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
Karena konsekuensi hukum bergantung pada jenis pelanggaran dan keadaan kasusnya, sebaiknya hindari mencantumkan nominal denda atau ancaman hukuman tertentu sebagai seolah-olah berlaku untuk semua pelanggaran drone.
Jika membutuhkan informasi mengenai sanksi hukum, gunakan ketentuan resmi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang sedang dibahas.
Persiapan Sebelum Mengajukan Izin Drone
Sebelum mengurus izin drone di Jogja, lakukan persiapan secara terstruktur.
Mulailah dengan menentukan lokasi dan tujuan penerbangan. Setelah itu, periksa kondisi ruang udara dan cari tahu apakah terdapat pihak yang perlu dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau koordinasi.
Siapkan data operator, perangkat, waktu pelaksanaan, serta rencana kegiatan. Jika penerbangan dilakukan untuk produksi atau acara, siapkan pula informasi mengenai lokasi kegiatan dan kebutuhan pengambilan gambar.
Setelah mengetahui kebutuhan administrasinya, ikuti prosedur dan dokumen yang diminta oleh pihak terkait.
Jangan menggunakan prosedur dari proyek sebelumnya sebagai jaminan bahwa prosedur tersebut akan sama untuk proyek berikutnya. Ketentuan dapat berbeda sesuai lokasi, kegiatan, dan kondisi penerbangan.
Lakukan Survei Lokasi Sebelum Penerbangan
Survei lokasi merupakan langkah yang sangat membantu dalam proses persiapan.
Dengan melakukan survei, operator dapat melihat kondisi lingkungan secara langsung. Posisi bangunan, pohon, kabel, struktur panggung, area publik, hingga tempat yang memungkinkan untuk lepas landas dapat dipertimbangkan sejak awal.
Survei juga membantu operator membuat rencana pengambilan gambar yang lebih realistis.
Jika lokasi ternyata memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk penerbangan sesuai kebutuhan produksi, tim dapat mencari alternatif sebelum hari pelaksanaan.
Dengan demikian, keputusan tidak dibuat secara mendadak ketika seluruh kru dan peralatan sudah berada di lokasi.
Mengapa Menggunakan Jasa Drone Profesional?
Mengurus kebutuhan dokumentasi udara sendiri dapat menjadi pekerjaan yang cukup kompleks, terutama jika proyek dilakukan di lokasi yang memiliki kondisi ruang udara dan lingkungan yang rumit.
Penyedia jasa drone profesional dapat membantu dari sisi perencanaan teknis, persiapan perangkat, pengambilan gambar, serta koordinasi kebutuhan produksi.
Namun, penggunaan jasa profesional juga bukan berarti semua lokasi otomatis dapat diterbangkan. Setiap pekerjaan tetap perlu diperiksa berdasarkan lokasi dan kondisi penerbangan.
Karena itu, ketika memilih jasa drone, tanyakan bagaimana penyedia jasa tersebut melakukan persiapan sebelum penerbangan.
Penyedia jasa yang baik seharusnya tidak hanya menawarkan hasil gambar, tetapi juga memperhatikan keselamatan, kondisi lokasi, dan kebutuhan administrasi yang relevan.
Sewa Drone Jogja untuk Kebutuhan Dokumentasi Udara
Membutuhkan dokumentasi udara untuk acara, properti, promosi, produksi video, atau kebutuhan visual lainnya di Yogyakarta?
Sewa Drone Jogja menyediakan layanan dokumentasi udara untuk membantu kebutuhan produksi Anda.
Setiap lokasi memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, kebutuhan teknis dan operasional dapat dibicarakan terlebih dahulu sebelum penerbangan dilakukan.
Jika proyek Anda berada di lokasi yang memerlukan perhatian khusus, konsultasikan lokasi, tujuan penerbangan, serta kebutuhan pengambilan gambar sejak awal. Dengan perencanaan yang lebih matang, tim dapat menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi proyek.
Kesimpulan
Mengurus izin drone di Jogja tidak sebaiknya dilakukan dengan mengandalkan satu angka, radius, atau prosedur yang dianggap berlaku untuk semua lokasi.
Kebutuhan izin dan koordinasi perlu dilihat berdasarkan lokasi, tujuan penerbangan, jenis operasi, kondisi ruang udara, serta ketentuan yang berlaku.
Regulasi seperti PM 37 Tahun 2020 dan PM 63 Tahun 2021 menjadi bagian penting dari kerangka aturan penerbangan drone di Indonesia dan perlu dijadikan rujukan bersama informasi resmi terbaru dari pihak berwenang.
Sebelum menerbangkan drone, lakukan pemeriksaan lokasi, siapkan informasi penerbangan, pahami kebutuhan administrasi, dan koordinasikan dengan pihak terkait apabila diperlukan.
Yang paling penting, jangan menjadikan aplikasi drone, patokan radius, atau pengalaman penerbangan sebelumnya sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan legalitas sebuah penerbangan.
Dengan persiapan yang baik, penerbangan drone dapat dilakukan secara lebih terencana, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Website : sewadronejogja.co.id
Instagram : @sewadronejogjaid
WhatsApp : +62 823-2615-4848
Linktree : https://linkr.bio/sewadronejogjaid
